yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PUSKONPP) Fakultas Hukum Universitas Trisakti bertempat di Jakarta Design Center. (31/8-2016). Lebih lanjut Ketua MPR-RI mengatakan bahwa Aspirasi  tersebut dikaji dalam Lembaga pengkajian MPR dan telah menghasilkan 15 rumusan yang salah satunya adalah  reformulasi sistem perencanaan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dikatakan bahwa peran serta elemen masyarakat seperti akademisi sangat efektif, sebab profilnya dapat dipercaya masyarakat, dan akademisi terbebas dari konflik kepentingan.

Sementara itu Prof Mahfud MD dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa tidak ada Undang-Undang Dasar (UUD) yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Fakta historis menunjukkan bahwa begitu Konstitusi atau UUD diberlakukan,  langsung disusul kritik atasnya dan muncul usul-usul agar dirubah lagi. GBHN bukanlah nama dan bentuk resmi yang diharuskan adanya oleh UUD kita, ia hanya pilihan nama dan bentuk lain tetapi substansinya sama dengan apa yang kita kenal dengan GBHN. Jika kita tetap sepakat untuk memperkuat sistem prresidensiil , maka hubungan ketatanegaraan yang bersifat horizontal-fungsional seperti yang ada sekarang merupakan sistem yang cukup tepat, sebab Prresiden bisa fokus memimpin negara tanpa harus dikekang oleh lembaga lain yang bisa mendorongnya kearah transaksi politik yang koruptif.

 

Pada seminar ini juga hadir sebagai nara sumber Dr Pataniari Siahaan,yang juga Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr Diani Sadiawati, dari Bappenas, dan Laksda TNI (Purn) Sumindiharso wakil dari Lemhanas.